Pengacara profesional untuk keadilan yang Anda perjuangkan.

Tidak semua persoalan hukum harus diselesaikan dengan datang ke kantor pengacara. Banyak pertanyaan awal, misalnya apakah sebuah perjanjian merugikan Anda atau langkah apa yang harus diambil setelah menerima surat panggilan, bisa dikonsultasikan lebih dulu secara online. Untuk itu tersedia aplikasi Legalku di Google Play.

Keunggulan aplikasi Legalku

Menurut deskripsi resminya di Google Play, aplikasi Legalku hadir untuk memudahkan layanan hukum secara digital, dengan fitur konsultasi hukum bersama advokat profesional. Keunggulan yang disebutkan dibanding layanan hukum konvensional:

• Proses cepat dan mudah. Konsultasi dapat dimulai langsung dari HP.
• Biaya terjangkau. Konsultasi awal bisa dilakukan tanpa biaya perjalanan ke kantor.
• Dapat diakses kapan saja. Cukup dengan HP Android dan koneksi internet.

Langkah download aplikasi Legalku

1. Buka aplikasi Google Play Store di HP Android.
2. Ketik Legalku di kolom pencarian, atau buka langsung tautan resmi: play.google.com/store/apps/details?id=id.applegalku.android.
3. Pastikan ikon aplikasi berupa huruf L putih dengan timbangan keadilan di atas latar merah-biru.
4. Ketuk Instal dan tunggu hingga selesai.
5. Ketuk Buka, lalu ikuti petunjuk di layar untuk mulai berkonsultasi.

Tips keamanan

• Unduh hanya dari Google Play. Hindari file APK yang dikirim lewat chat atau situs tidak resmi.
• Baca bagian "Keamanan data" di halaman aplikasi untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan.
• Jangan mengirim dokumen asli atau data sensitif seperti PIN dan kata sandi kepada siapa pun.

Kapan sebaiknya konsultasi tatap muka?

Konsultasi lewat aplikasi cocok untuk pertanyaan awal. Untuk perkara yang membutuhkan pemeriksaan dokumen asli, penyusunan strategi, atau pendampingan di kepolisian dan pengadilan, Anda dapat memilih paket telepon/video call atau pertemuan tatap muka di kantor Legalku Semarang.

Tim Hukum Legalku · Artikel ini informasi umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.

Memilih pengacara adalah keputusan penting. Pengacara yang tepat bukan hanya menguasai hukum, tetapi juga terbuka soal biaya dan peluang perkara Anda. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan.

1. Pastikan statusnya sebagai advokat resmi

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seseorang baru boleh menjalankan profesi advokat setelah memenuhi syarat pengangkatan dan bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya (Pasal 4 ayat 1). Jangan ragu meminta untuk melihat kartu tanda advokat dan berita acara sumpahnya.

2. Pilih yang sesuai bidang perkara

Perkara pidana, perceraian, sengketa tanah, dan perizinan usaha membutuhkan keahlian berbeda. Tanyakan pengalaman pengacara dalam perkara yang mirip dengan perkara Anda.

3. Pahami cara honorarium ditentukan

Pasal 21 UU Advokat menyatakan advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan, dan besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Penjelasan undang-undang menyebut kewajaran itu mempertimbangkan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Karena itu, tidak ada tarif tunggal yang berlaku untuk semua pengacara.

Agar tidak terjadi salah paham, mintalah perjanjian jasa hukum tertulis yang memuat ruang lingkup pekerjaan, besar honorarium, cara pembayaran, dan biaya lain di luar honorarium.

4. Mulai dari konsultasi

Sebelum menandatangani perjanjian, lakukan konsultasi terlebih dahulu untuk memahami posisi hukum Anda. Di Legalku, konsultasi tersedia melalui chat WhatsApp (Rp300.000), telepon atau video call (Rp500.000), dan tatap muka di kantor (Rp1.000.000) per sesi.

5. Ketahui hak atas bantuan hukum gratis

Pasal 22 UU Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin bantuan hukum gratis bagi orang atau kelompok orang miskin melalui pemberi bantuan hukum yang berbadan hukum dan terakreditasi. Pemohon perlu melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat (Pasal 14).

Tim Hukum Legalku · Artikel ini informasi umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.

Mulai 2 Januari 2026, dua kitab hukum pidana baru berlaku bersamaan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP baru menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981 yang berlaku lebih dari empat dekade. Pada tanggal yang sama berlaku pula UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengubah sebagian KUHP dan menyesuaikan ketentuan pidana di undang-undang lain.

Aturan mana yang dipakai untuk perbuatan sebelum 2026?

Pasal 1 ayat (1) KUHP tetap memegang asas legalitas: seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang sudah diatur sebagai tindak pidana saat perbuatan itu dilakukan. Namun Pasal 3 ayat (1) KUHP menentukan bahwa jika peraturan berubah setelah perbuatan terjadi, yang dipakai adalah aturan yang menguntungkan pelaku. Jadi bila ancaman pidana dalam KUHP baru lebih ringan, pelaku berhak atas ancaman yang lebih ringan itu.

Lima perubahan penting dalam KUHAP baru

1. Rekaman CCTV saat pemeriksaan (Pasal 30). Pemeriksaan tersangka wajib direkam kamera pengawas selama berlangsung, dan rekamannya dapat dipakai tersangka sebagai alat bukti di persidangan.
2. Pengakuan bersalah (Pasal 78). Terdakwa yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman paling lama lima tahun dapat mengaku bersalah dan bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Perkara diperiksa dengan acara singkat dan terdakwa dapat memperoleh keringanan.
3. Keadilan restoratif (Pasal 79–88). Perkara dapat diselesaikan dengan melibatkan korban dan pelaku untuk memulihkan keadaan. Mekanisme ini tidak berlaku untuk terorisme, korupsi, kekerasan seksual, dan tindak pidana terhadap nyawa.
4. Penyitaan dan pemblokiran perlu persetujuan pengadilan. Penyidik harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut jenis, jumlah, nilai, lokasi, dan alasan penyitaan.
5. Pemaafan hakim (Pasal 246). Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta pertimbangan kemanusiaan dan keadilan.

Apa yang perlu Anda lakukan?

Jika Anda dipanggil sebagai saksi atau tersangka, mintalah pendampingan advokat sejak pemeriksaan pertama. Pastikan pemeriksaan direkam dan catat waktu serta nama pemeriksa. Bila perkara memenuhi syarat, advokat dapat mengupayakan keadilan restoratif sejak tahap penyidikan.

Tim Hukum Legalku · Artikel ini informasi umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.

Selama bertahun-tahun, unggahan di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sejak KUHP nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) berlaku pada 2 Januari 2026, pengaturannya beralih ke KUHP. Pemerintah, saat membahas perubahan kedua UU ITE, menyatakan bahwa Pasal 27A UU ITE dicabut ketika KUHP berlaku.

Ancaman pidana dalam KUHP

• Pencemaran lisan (Pasal 433 ayat 1): menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori II (Rp10 juta).
• Pencemaran tertulis (Pasal 433 ayat 2): perbuatan yang sama dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum. Pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).
• Fitnah (Pasal 434 ayat 1): pelaku diberi kesempatan membuktikan tuduhannya tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu bertentangan dengan yang diketahuinya. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta).

Hanya korban yang dapat mengadu

Menurut Pasal 440 KUHP, tindak pidana dalam Pasal 433 dan 434 tidak dituntut tanpa pengaduan dari korban. Artinya, orang lain yang merasa tersinggung atas nama korban tidak dapat melapor.

Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 tetap penting

Dalam putusan yang dibacakan 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 27A UU ITE: frasa "orang lain" hanya berarti individu, sehingga lembaga pemerintah, korporasi, institusi, profesi, atau jabatan tidak termasuk. Mahkamah juga menegaskan bahwa kritik untuk kepentingan publik adalah bentuk pengawasan, bukan pencemaran nama baik. Penalaran ini menjadi rujukan penting dalam menafsirkan pasal pencemaran di KUHP.

Bagaimana dengan unggahan sebelum 2026?

Pasal 3 ayat (1) KUHP menentukan bahwa jika peraturan berubah setelah perbuatan dilakukan, yang diberlakukan adalah ketentuan yang menguntungkan pelaku. Perbandingan ancaman lama dan baru perlu dihitung untuk setiap perkara.

Langkah praktis

• Simpan tangkapan layar lengkap dengan tautan, tanggal, dan nama akun.
• Pertimbangkan klarifikasi atau mediasi sebelum melapor.
• Jika Anda dilaporkan, jangan menghapus unggahan sebelum berkonsultasi dengan advokat, karena unggahan itu dapat menjadi bukti konteks.

Catatan: UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengubah sebagian KUHP. Kami akan memperbarui artikel ini bila naskah konsolidasi resmi menunjukkan perubahan pada pasal-pasal di atas.

Tim Hukum Legalku · Artikel ini informasi umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.

Pada 6 Oktober 2026, DPR mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Undang-undang ini lahir setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 meminta pembentuk undang-undang menyusun UU ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja.

Catatan: saat artikel ini ditulis, nomor undang-undang belum diumumkan dalam Lembaran Negara. Kami akan memperbarui artikel ini setelah undang-undang diundangkan.

Perubahan utama yang sudah diumumkan

• Pesangon. Pengali 0,5 kali yang sebelumnya dimungkinkan PP Nomor 35 Tahun 2021 untuk alasan PHK tertentu dihapus. Pengali paling rendah menjadi 1 kali.
• Dana cadangan pesangon. Undang-undang memberi dasar hukum dana cadangan untuk menjamin pesangon dibayar. Pembentukan dan pengelolaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
• PHK lebih ketat. Pengusaha wajib berupaya mencegah PHK dan tidak dapat dengan mudah memutus hubungan kerja dengan alasan efisiensi.
• Magang. Paling lama enam bulan, dengan uang saku, perlindungan K3, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta sertifikat.
• Dokumen pribadi. Perusahaan dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja.
• Alih daya. Alih daya di BUMN wajib dilakukan melalui anak perusahaan BUMN.
• Pekerja perempuan. Hak cuti melahirkan dan cuti keguguran beserta upahnya diatur lebih jelas.

Kapan mulai berlaku?

Undang-undang ini memberi masa transisi satu tahun sejak diundangkan, dan sebagian ketentuan teknis menunggu peraturan pelaksana. Karena itu, perhitungan hak dalam PHK yang terjadi sekarang perlu dicek kasus per kasus, dengan melihat tanggal PHK dan aturan peralihan.

Saran untuk pekerja dan pengusaha

Pekerja sebaiknya menyimpan perjanjian kerja, slip gaji, dan surat PHK. Pengusaha perlu meninjau ulang perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kontrak magang, dan kontrak alih daya agar siap ketika masa transisi berakhir.

Tim Hukum Legalku · Artikel ini informasi umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.

KUHP nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengatur perzinaan dalam Pasal 411 dan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi atau "kumpul kebo") dalam Pasal 412.

Ancaman pidana

• Perzinaan (Pasal 411 ayat 1): pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II.
• Kohabitasi (Pasal 412 ayat 1): pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II.

Menurut Pasal 79 KUHP, denda kategori II adalah paling banyak Rp10 juta.

Hanya keluarga inti yang dapat mengadu

Kedua pasal ini adalah delik aduan. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan:

• suami atau istri, bagi orang yang terikat perkawinan; atau
• orang tua atau anak, bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Artinya, laporan dari tetangga, pengurus lingkungan, atau organisasi masyarakat tidak dapat menjadi dasar penuntutan.

Hubungannya dengan perceraian

Perzinaan juga menjadi salah satu alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975. Jalur pidana dan jalur perceraian adalah dua proses berbeda, sehingga pertimbangkan mana yang paling melindungi kepentingan Anda dan anak-anak sebelum melangkah.

Tim Hukum Legalku · Artikel ini informasi umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Pemerintah menegaskan PP ini sebagai satu-satunya acuan: kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan tidak boleh menambah syarat atau izin yang tidak diatur di dalamnya.

Tiga hal baru yang penting bagi pelaku usaha

1. Batas waktu layanan (SLA). Setiap tahap, dari pendaftaran hingga penerbitan izin, punya batas waktu. Contohnya, penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) oleh Kementerian ATR/BPN paling lama 25 hari kerja tanpa perbaikan, atau 40 hari kerja jika ada perbaikan.
2. Fiktif-positif. Prinsip yang sudah dikenal sejak UU Cipta Kerja ini ditegaskan kembali: bila instansi tidak menyelesaikan layanan dalam batas waktu, permohonan yang lengkap dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.
3. Integrasi melalui OSS. Sistem OSS menjadi tulang punggung perizinan dan terintegrasi secara nasional.

Langkah mengurus NIB

1. Siapkan NIK (perseorangan) atau akta pendirian dan SK pengesahan dari Kementerian Hukum (badan usaha), NPWP, dan alamat usaha.
2. Buat akun di oss.go.id dan pilih kode KBLI yang sesuai kegiatan usaha.
3. Sistem menentukan tingkat risiko usaha. Usaha risiko rendah pada umumnya cukup dengan NIB, sementara risiko lebih tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin tambahan.
4. Lengkapi persyaratan lanjutan sesuai risiko, seperti KKPR, persetujuan lingkungan, atau PBG.

Kesalahan memilih KBLI adalah penyebab paling umum izin tertahan atau tidak sesuai kegiatan nyata. Periksa KBLI dengan cermat sebelum mengajukan.

Tim Hukum Legalku · Artikel ini informasi umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.

Kecelakaan karena kelalaian pengemudi diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Ancamannya bertingkat sesuai akibat yang ditimbulkan:

Besaran denda dalam tabel adalah teks asli UU LLAJ. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengonversi denda nominal dalam undang-undang di luar KUHP menjadi kategori denda, sehingga besaran denda yang berlaku perlu dicek pada naskah resmi. Ancaman pidana penjara pada tabel tidak berubah oleh konversi denda tersebut.

Menurut Pasal 235 UU LLAJ, pemberian bantuan biaya pengobatan atau pemakaman kepada korban tidak menggugurkan tuntutan pidana. Meski begitu, itikad baik kepada keluarga korban sangat berpengaruh dalam penyelesaian perkara.

Bila pengemudinya masih anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berlaku bagi anak berusia 12 tahun sampai belum 18 tahun. Pasal 7 UU SPPA mewajibkan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, bila ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Karena ancaman tertinggi Pasal 310 adalah enam tahun, perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak pada prinsipnya memenuhi syarat diversi. Jika perkara tetap berlanjut, Pasal 81 ayat (2) UU SPPA membatasi pidana penjara bagi anak paling lama setengah dari ancaman maksimum bagi orang dewasa.

Yang perlu dilakukan orang tua

• Segera dampingi anak dengan advokat dan pastikan didampingi orang tua serta pembimbing kemasyarakatan saat diperiksa.
• Jalin komunikasi yang baik dengan keluarga korban untuk membuka jalan kesepakatan diversi.
• Kumpulkan bukti kondisi jalan, saksi, dan rekaman kamera di sekitar lokasi.

Tim Hukum Legalku · Artikel ini informasi umum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.